Destruktif Logging di Perhuluan Sungai Melawi

Membangun Kekuatan Ekonomi Kerakyatan melalui Credit Union

Perkembangan Credit Union/Koperasi Kredit di Indonesia khususnya sudah mulai terlihat di awal Tahun 2000, dimana pada saat itu lah CU/Kopdit  kian mem-Booming, ternyata semangat yang diusung melalui 3 pilar penyangga keberlangsungan Credit Union/Kopdit ini terletak pada Pendidikan, Swadaya, dan Solidaritasnya. Memang apabila dipandang dari sisi bisnis maka core Bisnis CU adalah Simpan Pinjam, akan tetapi bisnis yang didasari atas rasa kesetiakawanan/solidaritas nyata dari setiap anggotanya, bisnis yang didasari HATI, "kamu susah, saya bantu, dan saya susah kamu bantu" demikian slogan yang diusung CU/Kopdit.

Berbeda dengan Koperasi-Koperasi pada umumnya, maka CU/Kopdit adalah model Koperasi Modern, dimana ada banyak manfaat yang diperoleh anggotanya, karena selain Simpan Pinjam, ada pula produk-produk sosial dan pelayanan lainnya, seperti ; Perlindungan Simpanan dan Pinjaman, Solidaritas Kesehatan, Solidaritas Duka.

Konsep membangun ekonomi kerakyatan yang dipraktekan CU/Kopdit adalah konsep yang sungguh-sungguh merupakan pemberdayaan, mengatasi kemiskinan dan problem kesejahteraan bukan semata-mata persoalan ketiadaan UANG, akan tetapi bagaimana masyarakat diajak untuk berdiskusi tentang manfaat UANG dan bagaimana masyarakat mampu merencanakan keuangan secara bijak dan tentunya DISIPLIN MENABUNG.

Program-program pemerintah dalam memberantas kemiskinan belum sepenuhnya Sukses, manakala konsep pemberantasan kemiskinan dilakukan secara INSTAN, contohnya Program SBY dengan BLT nya untuk warga tidak mampu, jelas ini sangat bertentangan dengan semangat PEMBERDAYAAN, meskipun akhirnya BLT dihentikan. sejujurnya bahwa BLT tersebut merupakan program yang hanya akan membuat Masyarakat kian menjadi KETERGANTUNGAN, masyarakat diibaratkan Pengemis yang menunggu-nunggu uluran tangan. Apa yang salah dengan konsep pemberdayaan yang dilakukan pemerintah? menurut saya tidak banyak yang salah, yaitu; Pemerintah menganggap bahwa masyarakat hanya sebagai Objek bukan Subjek, sehingga masyarakat tidak perlu dilibatkan dalam membuat konsep pemberdayaan sejati, sesungguhnya pemberdayaan mengandung nilai powerless to self  Berdaya oleh dirinya sendiri.

Memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran sungguh diluar konsep pemberdayaan, mengatasi problem tingginya angka pengangguran adalah dengan membekali mereka skill kerja melalui balai-balai latihan kerja dan workshop yang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja dengan sendirinya. ketiadaan modal yang mungkin selalu jadi masalah bagi mereka yang akan membuka usaha secara mandiri, maka solusinya adalah dengan memberikan Pinjaman Modal Kerja dengan Bunga Murah melalui lembaga perbankan atau pun lembaga keuangan Mikro lainnya seperti Credit Union/Kopdit.

"jika kita cermat, maka kita kan selalu melihat potensi yang tersembunyi dalam diri setiap kita"

 

 

Siapakah Wakil Rakyat-ku?

Judul tulisan ini hanya sekedar curahan hati rakyat jelata, Ia merupakan Anak Negeri ini juga yang hidup di ujung bumi pertiwi ini ( didaerah perbatasan RI-Malaysia, Entikong wilayah Kabupaten Sanggau), konon untuk akses pendidikan saja sangat sulit, bagi mereka yang ekonominya mampu, lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah milik Negeri Tetangga (Malaysia-red). ada pun fasilitas pendidikan di kampungnya jauh dari kesan lumayan. memiliki 2 (dua) orang tenaga pendidik, ruang kelas yang hanya 2 kelas. Sungguh.. kondisi ini sangat memprihatinkan, ternyata pemerataan pendidikan di negeri ini masih sangat perlu untuk dilakukan pembenahan, dengan kondisi ini, keterbelakangan pendidikan dan pembangunan SDM hanya akan menjadi warisan bagi mereka, kalau boleh saya memberikan istilah " Keterbelakangan Struktural", dimana hak-hak masyarakat perbatasan belum diberikan sepenuhnya oleh Negara.

kondisi ini, bukannya tidak pernah mereka sampaikan kepada legislatif, akan tetapi memang hingga saat ini aspirasi tersebut hanya tinggal aspirasi, dengan membiarkan kondisi ini tidak berubah, setiap perhelatan Pemilu legislatif dan Pilkada mereka hanya dijadikan komoditas politik sesaat saja.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan adanya wacana pembangunan Gedung Parlemen Super Lux di Senayan yang diusulkan oleh para elit di legislatif, wacana Gedung mewah dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih berkutat dengan problem kesejahteraan di semua aspek, tentunya hal ini menggambarkan ketidakpekaan para wakil rakyat, masih adakah wakil rakyat yang benar-benar sejatinya memperjuangkan hak-hak rakyat? kita berharap semoga masih ada!!!